KATA PENGANTAR
Maha suci Allah, pemilik kebesaran dan kemuliaan, Puji syukur kami haturkan kehadirat-Nya, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad shollallahu alaihi wasallam. Sang revolusioner sejati, pembawa dan penuntun kalam ilahi.
Sebelumnya, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung atas terselesaikan nya makalah “Budaya Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kejujuran Politik di Indonesia” ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun makalah ini. Meskipun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi penulisan atau isi. Oleh karena itu, kami membuka lebar saran dan kritik dari pembaca yang budiman, agar kedepannya makalah ini dapat menjadi lebih baik.
Besar harapan kami, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta pengalaman bagi pembacanya.
Purwokerto, 13 Februari 2023
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang Masalah 1
Rumusan Masalah 2
Tujuan Penulisan 2
Metode Penulisan 2
PEMBAHASAN 3
A. Pengertian Budaya Demokrasi 3
B. Macam-Macam Budaya Demokrasi 3
C. Prinsip Budaya Demokrasi 4
D. Unsur Budaya Demokrasi 5
E. Permasalahan dan Tantangan Budaya Demokrasi 5
F. Peran Budaya Demokrasi dan pengaruhnya terhadap kejujuran politik
di Indonesia 8
PENUTUP 10
A. Kesimpulan 10
DAFTAR PUSTAKA 11
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bertolak dari keinginan untuk melihat hubungan timbal-balik antara budaya demokrasi dan politik dikalangan orang-orang miskin, maka makalah ini mengandung dua proposisi umum. Pertama, bahwa dikalangan orang miskin menunjukan reaksi yang berbeda terhadap demokrasi. Kedua, tanggapan yang berbeda-beda terhadap demokrasi di kalangan masyarakat mempunyai kaitan yang erat dengan perbedaan kedudukan sosio-ekonomi dan politik di kalangan mereka.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan budaya demokrasi, harus merujuk kepada dukungan terhadap persamaan hak serta pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat seperti kebebasan memilih, kebebasan berhimpun dan berdemonstrasi, kebebasan mogok, kebebasan mendapatkan perlindungan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya.
Salah satu wujud budaya demokrasi yang amat penting dan menjadi ukuran pelaksanaan demokrasi yang baik ialah partisipasi politik yang bebas dan jujur dalam pemilihan umum. Masalahnya, adakah praktik demokrasi semacam itu, wujud di kalangan orang-orang miskin?
Dengan adanya beberapa masalah tersebut, maka dalam makalah ini akan mencoba memaparkan bagaimana peran budaya demokrasi ini dalam mendukung terciptanya kejujuaran politik di Indonesia, terutama dikalangan bawah atau orang miskin.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diperoleh, antara lain sebagai berikut:
1. Apa pengertian, macam, prinsip, dan unsur budaya demokrasi?
2. Bagaimana peran budaya demokrasi dalam mewujudkan jujurnya politik di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengertian, macam, prinsip, dan unsur budaya demokrasi.
2. Untuk mengetahui peran budaya demokrasi dalam mewujudkan jujurnya politik di Indonesia
D. Metode Penulisan
Metode penulisan dengan menggunakan kajian pustaka dengan menganalisis beberapa sumber data.
PEMBAHASAN
A. Pengertian Budaya Demokrasi
Budaya Demokrasi merupakan pola pikir, dan sikap warga masyarakat beradsarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaran antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. seperti menghargai, kebersamaan, kebabasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi.
Budaya demokrasi terdiri dari dua kata, budaya dan demokrasi. Budaya yaitu hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Sedangkan demokrasi yaitu keadaan negara dengan sistem pemerintahan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
B. Macam-Macam Budaya Demokrasi
Macam-macam budaya demokrasi bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti berikut. Ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat atau bentuk partisipasi rakyat, ada tiga macam demokrasi yaitu sebagai berikut.
1. Demokrasi Langsung
Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan sesuatu urusan negara (pembuatan kebijakan politik). Misalnya, referendum (meminta pendapat seluruh rakyat) atas persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupan bernegara, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.
2. Demokrasi Tidak Langsung
Suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR. Dalam hal ini rakyat tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan politik, tetapi didelegasikan atau dilimpahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilihnya melalui sebuah pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
3. Demokrasi campuran
Suatu sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya di DPRD kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Itulah contoh bentuk demokrasi campuran.
Dari segi ideologi, ada dua macam demokrasi sebagai berikut,
1. Demokrasi konstitusional
Suatu sistem Demokrasi dimana kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintahan ini dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi konstitusional dianut oleh negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, Singapura.
2. Demokrasi rakyat (Demokrasi Proletar)
Suatu demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme yang dikembangkan oleh Karl Mark dan Leninisme. Ciri yang menonjol dari demokrasi rakyat ini yaitu tidak mengakui hak asasi warga negaranya.
C. Prinsip Budaya Demokrasi
Prinsip budaya demokrasi yaitu suatu penerapan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi budaya demokrasi. Prinsip-prinsip budaya demokrasi adalah sebagai berikut,
1. Adanya sebuah jaminan hak asasi manusia, adalah hak dasar yang melekat dari sejak lahir merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk bagi negaranya.
2. Persamaan kedudukan di depan hukum, supaya tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan bagi siapapun yang melanggar hukum wajib menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Adanya suatu pengakuan hak politik, seperti berkumpul, beroposisi, berserikat dan mengeluarkan pendapat.
4. Pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah, dengan demokrasi itu sendiri
5. Pemerintah berdasar konstitusi, supaya tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.
6. Terdapat saran atau kritip rakyat yangmengenai kinerja pemerintah dengan media massa atau wakil rakyat sebagai tempat penyalur aspirasi rakyat.
7. Pemilihan umum bebas, jujur dan adil
8. Adanya kedaulatan rakyat.
D. Unsur Budaya Demokrasi
1. Keterlibatan Rakyat dalam mengambil sebuah keputusan politik
2. Tingkat persamaan hak di antara warga negara.
3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipunyai oleh warga negara.
4. Sistem Perwakilan, Sistem ini dilakukan karena demokrasi langsung hanya berfungsi efektif dalam suatu negara yang wilayah negaranya kecil dan jumlah penduduknya sedikit.
5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas, sistem pemilu ini dilaksanakan untuk mengisi sebuah jabatan-jabatan kenegaraan. Dan hendaknya dilaksanakan secara jujur dan adil, sehingga terpilih pejabat kelembagaan negara yang memiliki integritas dan berkualitas.
E. Permasalahan Budaya Demokrasi
Pada makalah ini kita akan membahas tentang permasalahan budaya demokrasi, akan tetapi kita akan menfokuskannya pada persoalan politik, khususnya pemilu. Dimana sesuai yang kita ketahui bersama bahwasanya sudah menjadi rahasia umum setiap ada pemilihan umum pasti ada yang namanya “serangan fajar” entah itu berupa uang, sembako atau modus-modus yang lain. Hal ini menjadi masalah yang sangat vital karena berjalan terus-menerus seiring berjalannya pemilu di Indonesia. Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi maslah tersebut? Dalam makalah ini akan mencoba membahasnya dengan menggunakan penerapan budaya demokrasi dalam mengatasi permasalahan diatas, karena kejujuran dalam pemilu sendiri merupakan salah satu unsur dan prinsip dalam budaya demokrasi.
Dalam era Orde Reformasi seperti sekarang, sebagian rakyat yang masih miskin, dan mempunyai budaya kemiskinan, memengaruhi kelakuan politik mereka, sehingga memberi dampak politik dalam pelaksanaan demokrasi. Demikian pula dalam partisipasi politik, baik pemilu Presiden/Wakil Presiden maupun pemilu parlemen/legislatif di semua peringkat (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota), masalah politik uang mempunyai pengaruh yang besar dalam merubah pilihan para pemilih.
Dalam makalah ini akan dikemukakan permasalahan yang dijadikan isu pembahasan yaitu “budaya demokrasi dalam praktik politik dikalangan orang miskin”. Dalam hal ini praktiknya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :
a. Budaya dan paham agama.
Mayoritas penduduk Indonesia adalah suku Jawa, dan budaya yang dominan adalah budaya Jawa. Masyarakat masih ramai yang mengamalkan budaya sinkretisme, animisme dan mistikisme. Selain itu, mereka masih menganut budaya “ewuh pakewuh” (tidak berani berterus terang), budaya “nrimo” (menerima karena dianggap takdir), budaya “feodalistik”, “nepotistik” dan “paternatistik”.
Menjadi permasalahan dan pertanyaan, dapatkah demokrasi diamalkan secara berkesan di mana sebahagian masyarakat berpandangan bahwa demokrasi bertentangan dengan budaya dan paham agama yang mereka anut? Ini karena golongan santri terutama “strong santri” tidak menerima demokrasi, mereka hanya mau sistem Islam yaitu “syura”. Begitu pula strong abangan, terdapat golongan yang menolak demokrasi karena dianggap berlawanan dengan budaya Indonesia (Jawa).
b. Kelas menengah (middle class).
Masyarakat Indonesia di Jawa tidak mengenal adanya kelas menengah (middle class). Mereka hanya mengenal “wong cilik” (orang kecil) dan “wong gedhe” (orang besar). Padahal menurut William Liddle yang dapat menjadi penyokong tegaknya demokrasi adalah kelas menengah (middle class). Ia mengemukakan: “jika demokrasi mau diamalkan maka kelas menengah harus kuat”. Maka dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa kelas menengah.
William Liddle mengatakan: jika demokrasi akan dijalankan, syarat pertama yang harus dipenuhi ialah terbinanya pertumbuhan kelas menengah, yaitu golongan sosial yang secara ekonomi cukup bebas. Ia melihat tumbuhnya golongan ini diberbagai daerah seperti para pensiunan tentara dan pegawai pemerintah sebagai elit politik yang mempunyai orientasi nasional, tetapi hal itu belum memadai.
c. Kemiskinan
Masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin. Faktor utama yang menyebabkan ramainya orang miskin di Indonesia pada umumnya bukanlah karena mereka malas, tidak mau maju atau negeri ini tidak memiliki kekayaan alam, tetapi karena faktor-faktor yang bersifat struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh penjajahan ekonomi dan sistem kekuasaan yang tidak memihak kepada upaya memajukan orang-orang miskin.
Kegagalan pembangunan ekonomi, sering menimbulkan masalah di kalangan masyarakat terutama kesenjangan sosial ekonomi antara orang-orang besar (wong gedhe) dan orang-orang kecil (wong cilik), antara golongan Cina dan pribumi, antara yang kaya dan miskin, dan adanya pengasingan (segregation) sosial yang sejak zaman penjajahan Belanda telah diciptakan dengan membuat permukiman berbagai kaum yang berbeda.
Sistem ekonomi kapitalis yang dijalankan telah gagal membawa masyarakat, bangsa dan negara ini untuk maju sesuai tujuan Indonesia merdeka yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
d. Pendidikan
Pendidikan masyarakat kita pada umumnya masih rendah. Hal ini karena efek konsep pembangunan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru hanya mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang tinggi. Sedangkan institusi pendidikan yang merupakan teras (basic) bagi kemajuan satu masyarakat, bangsa dan negara, dianggap bukan faktor penggerak pertumbuhan ekonomi secara langsung. Oleh karena itu hal ini memberi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi.
F. Peran Budaya Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kejujuran Politik
di Indonesia
Peran dari budaya demokrasi sendiri adalah mewujudkan masyarakat madani, yang pada akhirnya nanti akan menyokong tegaknya demokrasi. Masyarakat Madani adalah masyarakat uang anggotanya terdiri atas berbagai kelompok mayarakat berbeda etnis, agama, budaya, serta dapat hidup dan bekerja secara damai. Sedangkan ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut :
1. Kesukarelaan
Kesukarelaan artinya suatu masyarakat madani bukanlah suatu masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi, keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan dari pribadi yang bebas, secara sukarela membentuk suatu kehidupan bersama dan oleh sebeb itu mempunyai komitmen bersama yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2. Keswasembadaan
Keswamasebadaan yang sukarela untuk hidup bersama tentunya tidak akan menggantungakan kehidupan kepada orang lain. Masyarakat tidak tergantung pada negara, juga tidak tergantung pada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, yang percaya kepada kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri bahkan untuk membantu sesama yang lain yang kekurangan. Keanggotaan yang penuh percaya diri tersebut adalah anggota yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap masyarakat.
3. Kemandirian yang tinggi terhadap negara
Berkaitan dengan ciri di atas, para anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain termasuk negara. Bagi mereka, negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota. Inilah negara yang berkedaulatan rakyat.
4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama
Hal ini berarti suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan. Sebagai upaya membangun masyarakat madani di indonesia.
Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kejujuran politik diindonesia dapat dirubah dengan adanya budaya demokrasi yang pada akhirnya nanti akan mewujudkan masyarakat madani. Dan untuk tercapainya hal tersebut kita harus memperkuat masyarakat kalangan menengah.
KESIMPULAN
Untuk mewujudkan terlaksananya pemilihan umum yang benar-benar jujur dan adil, karena sesuai yang kita ketahui bersama bahwasanya sudah menjadi rahasia umum setiap ada pemilihan umum pasti ada yang namanya “serangan fajar” entah itu berupa uang, sembako atau modus-modus yang lain maka harus dirubah dengan adanya budaya demokrasi yang pada akhirnya nanti akan mewujudkan masyarakat madani.
Dan budaya demokrasi ini dapat terlaksana jika kita memeperkuat masyarakat kelas menenegah. Hal ini, karena yang dapat menyokong tegaknya demokrasi adalah kelas menengah, atau dapat dikatakan jika demokrasi ingin ditegakkan maka kelas menengah harus kuat. dimana masyarakat kelas menengah ini sebagai penghubung antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah.
DAFTAR PUSTAKA
Liddle, William.1997. Islam, Politik dan Modernisasi. Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan.
MS, Kaelan. 2000. Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Yogyakarta :
Paradigma.
Mujani, Saiful. 2007. Muslim Demokrat: Islam Budaya Demokrasi, dan
Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta : Gramedia.
Ngurah, Oka dkk. 1995. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Surabaya : PT
Prapen.
Raharjo, Dawam. 2009. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan
Perubahan Sosial. Surabaya: Pustaka LP3ES.
Suardi, dkk. 2004. Kewarganegaraan. Jakarta: CV Yudhistira.
Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Pustaka Utama.
Syarief, Sugiri. 2004. Pendidikan Masyarakat Indonesia. Surabaya : PT Prapen.
Wijianto. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Pirangi Darma
Kalokatama.
Zuhroh, Siti dkk. 2009. Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi.
Yogyakarta : Ombak.
